GUGATAN BURUH DIKABULKAN MK


Sumber : buruhonline.com  

                                     
Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (14/6) pagi tadi, menyatakan ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan Gubernur atau Menteri dapat mencabut Peraturan Daerah (Perda) Kota/Kabupaten atau Propinsi, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
MK menilai, pembatalan Perda Kota/Kabupaten atau Propinsi melalui keputusan Gubernur atau Menteri sebagai wakil Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 UU Pemda, tidak sesuai dengan dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut di Indonesia. Menurut MK, akan ada dualisme putusan pengadilan. Sebab, keputusan Gubernur atau Menteri mengenai pembatalan Perda Kota/Kabupaten atau Propinsi, dapat dimintakan pembatalannya ke pengadilan tata usaha negara. Disisi lain juga ada pengaturan pembatalan Perda Kota/Kabupaten atau Propinsi melalui Mahkamah Agung.
Kondisi demikian, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, pengujian atau pembatalan Perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung”, ujar Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 56/PUU-XIV/2016 itu.
Meskipun terdapat 4 (empat) orang hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati dan Manahan MP Sitompul, namun pokok-pokok permohonan  yang diajukan oleh 5 (lima) orang buruh, yaitu Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Amal Subkhan, Solihin dan Toto Ristiyono, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, terang Ketua MK, Arief Hidayat dalam konklusinya.
Sebelumnya, lima pekerja dari Karawang, Bogor, Bekasi dan Cirebon itu, mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) UU Pemda, yang berpotensi dapat membatalkan Perda Karawang No. 1 Tahun 2011, Perda Siak No. 11 Tahun 2001, dan Perda Pekanbaru No. 4 Tahun 2002. Ketiga Perda tersebut, terancam dibatalkan oleh Gubernur atau Menteri, karena dianggap mengandung diskriminasi dengan mendahulukan kesempatan bekerja bagi masyarakat lokal, ketimbang masyarakat dari daerah lain. (-02)

Selengkapnya baca di :
http://buruh-online.com/2017/06/mk-kabulkan-gugatan-buruh-menteri-tidak-berwenang-batalkan-perda.html

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.