DEPEKAB KARAWANG DIGUGAT ....!! Kenapa ?

Pokok permasalahan mengenai UMSK, sebetulnya kawan-kawan kita yg lain salah mengerti dengan legal standing DEPEKAB dan mekanisme perundingan UMSK.
Dengan tidak di libatkan nya FSPS ataupun Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dari Perusahaan lain yg tidak mempunyai perwakilan untuk berunding ,secara otomatis telah di langgar hak konstitusional nya.
Adapun Dasar Gugatan yg di lakukan FSPS semata-mata untuk mendapatkan Hak nya untuk berunding. Dalam Hal ini DEPEKAB telah melampaui kewenangan nya dalam perundingan UMSK (penjelasan bisa di lihat permenaker Nomer 7 tahun 2013).
Mengenai teknis perundingan UMSK Depekab tidak mempunyai legal standing untuk menerima kuasa dari Serikat Pekerja ,karena seharusnya teknis perundingan dilaksanakan secara bipartit antara pekerja/sp dengan pengusaha (penjelasan bisa lihat PP 78)
Jadi Gugatan PMH ( Perbuatan Melawan Hukum ) yg di lakukan FSPS semata-mata guna meluruskan mengenai kewenangan DEPEKAB dan Hak Konstitusional Serikat Pekerja untuk berunding UMSK. Bukan menghilangkan atau tidak mendukung seperti yg di isukan di luar tapi mempertegas :

- Legal Standing Pekerja untuk berunding ;
- Mengkoreksi penentuan kelompok sektor dari masing-masing Perusahaan sehingga     jelas akan masuk kelompok usaha yg mana;
- meminta penjelasan mana yg masuk kedalam kelompok sektor unggulan dan mana     yang tidak.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.