Semudah itukah membuat UU?

Semudah itukah membuat UU?
Dahulu membuat undang-undang cukup apa kata pemerintah maka DPR akan manut.
Kemudian setelah era reformasi ada perubahan. Membuat UU tidak lagi semudah dulu. Konflik kepentingan mulai terjadi. Sehingga terkadang RUU batal dibahas karena tidak masuk prolegnas atau terjadi kebuntuan dalam pembahasan.
Ada yang lucu dalam pembahasan sebuah RUU. Ketika perwakilan pemerintah tidak ada penolakan dalam pembahasan, namun ketika harua di tandatangan oleh pihak ekswkutif justru Presiden menolaknya. Walaupun penolakan Presiden bukan syarat pembatalkan. Ada atau tidak tandatangan Presiden tetap saja harus menjadi UU.

Apapun hasilnya sebuah RUU yang telah menjadi UU, rakyat hanya bisa pasrah menunduk taat atau takut.

Sejak ada lembaga pengadilan berupa uji materi ke Mahkamah konstitusi, membuat terang dan jalan luas bagi warga masayarakat atau organisasi untuk meminta pembatalan oleh majelis hakim MK karena adanya ketidak adilan sebagai akibat adanya pasal-pasal dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945.

Saya selalu mengatakan kepada siapapun, "Sekarang, saya, anda, kita, atau kami walaupun bukan pejabat dan bukan juga anggota dewan apabila ada pasal-pasal dalam UU yang dapat menyebabkan kerugian dapat kita meminta pembatalan melalui Mahkamah Konstitusi."

Buat saya selalu menarik dan membuat adrenalin menjadi terpacu ketika putusan MK mengabulkan uji materi. Artinya saya lebih hebat dari mereka yang di gaji dari uang negara.

Guamah gitu orangnya!

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.